Kolakainfo.com – Sadarkah kita bahwa kualitas puskesmas atau pustu di dekat rumah kita sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan? Sadarkah kita bahwa tumpukan dan timbulan sampah di depan rumah dan sepanjang lorong perumahan kita adalah masalah yang sangat penting terkait pelayanan dasar? Sadarkah kita bahwa kualitas pendidikan anak, saudara, sepupu, dan teman-teman kita sudah memberikan hasil yang memuaskan? Dan sadarkah kita bahwa jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut sangat bergantung pada pembuat kebijakan, yaitu negara (Pemerintah)?

Mungkin kita sering merefleksikan dan merenungkan kondisi saat ini yang terasa belum sesuai dengan harapan kita. Pajak yang kita bayarkan kepada negara menjadi modal utama untuk mempertanyakan akses dan layanan publik di sekitar kehidupan kita bersama. Kita yang berada di daerah tentu akan melempar berbagai pertanyaan dan pernyataan kepada pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab utama setelah kekuasaan negara didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan tersebut, tentu saja kita akan diarahkan pada bentuk dan formulasi kebijakan publik (public policy) yang kemudian akan diimplementasikan. Kualitas kebijakan publik dapat ditinjau dari beberapa poin, yaitu human capital, proses, dan literasi politik.

Peranan human capital dalam kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sangat menentukan kualitas hasil kebijakan yang diambil. Menurut Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Termasuk dalam hal ini adalah pengalaman yang didapatkan dari posisi atau jabatan tertentu yang menghasilkan kinerja. Dengan human capital yang dimiliki, aktor atau pelaksana kebijakan akan mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan kebijakan publik dengan berbagai pertimbangan yang optimal.

Kemudian, kualitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh proses kebijakan yang ada. Yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat partisipasi dan aspirasi objek kebijakan (masyarakat) dapat terakomodir dalam pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas juga sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan, karena setiap kebijakan yang dilaksanakan akan didukung oleh anggaran-anggaran yang telah dialokasikan. Pada bagian ini, kita sebagai masyarakat sering kali mempertanyakan atau mengkritisi kebijakan berdasarkan besaran pagu anggarannya. Misalnya, dalam pembangunan saluran irigasi untuk persawahan atau pemukiman yang dialokasikan dengan anggaran besar, tetapi hasilnya tidak sesuai atau tidak sepadan dengan anggaran yang diberikan. Dalam kasus seperti itu, kita sebagai anggota masyarakat perlu untuk selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah agar selalu berada dalam koridor pembangunan yang diharapkan.

Namun, mengkritisi kebijakan pemerintah perlu didasari dengan informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan yang ada. Dari sini, kita dapat memahami urgensi literasi politik untuk menunjang hasil kebijakan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Martens, A., & Wolf, K. D. menganalisis hubungan antara literasi politik dan kualitas demokrasi dalam skala lintas negara. Studi ini menunjukkan bahwa literasi politik yang tinggi berhubungan dengan peningkatan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi salah satunya dapat ditinjau dari tingkat partisipasi anggota masyarakat dalam setiap keputusan politik (kebijakan). Oleh karena itu, fungsi lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, institusi, dan infrastruktur politik yang ada perlu dijalankan dengan baik.

Sebagai refleksi dari tulisan ini, untuk menghasilkan kebijakan yang baik, harus dimulai dari pelaksana kebijakan yang baik pula. Berkaitan dengan ini, pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang menjadi momentum yang sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam membawa agenda-agenda kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Memilih pemimpin daerah yang tepat merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan taraf pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sebelum menentukan pilihan kepada calon pemimpin daerah, penting untuk membentuk preferensi politik dengan melihat portofolio, rekam jejak, serta kemampuan manajerial dalam mengeksekusi kebijakan publik yang akan dituangkan dalam program pembangunan daerah. Mari kita terus menjalankan agenda pembangunan daerah dengan baik melalui pemilihan pemimpin yang tepat sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, maju, dan unggul.

#PemiluDamai