Kolaka Timur, 8 Mei 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Timur Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Koltim pada Kamis (8/5/2025), dan menjadi forum penting dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Koltim, Hj. Jumhani, S.Pd., yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Aris Prasetyo, dan Wakil Ketua II, Hj. Diana Massi, S.Pd. Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, S.H., M.H., jajaran anggota DPRD Koltim, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dari seluruh kecamatan di wilayah Kolaka Timur.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Koltim menyampaikan bahwa rekomendasi terhadap LKPJ Bupati merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekomendasi ini menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif.

“Penyusunan dan penyampaian rekomendasi ini adalah wujud nyata tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran selama tahun 2024 harus dijadikan dasar perbaikan untuk tahun-tahun mendatang,” tegas Hj. Jumhani.

Sementara itu, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, S.H., M.H., dalam sambutannya menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kepada DPRD atas kerja sama yang baik selama ini. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan DPRD demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami menyambut baik rekomendasi yang disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi internal kami dalam menyusun langkah strategis pembangunan ke depan. Kami percaya bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Abd Azis.

Dalam laporan rekomendasinya, DPRD Koltim menyoroti sejumlah aspek penting, antara lain perlunya peningkatan efektivitas program pembangunan, penguatan koordinasi antar-OPD, serta optimalisasi penyerapan anggaran. Beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mendapat perhatian khusus.

DPRD menilai bahwa meskipun terdapat berbagai pencapaian positif selama tahun 2024, seperti meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, masih terdapat tantangan yang harus segera diatasi. Di antaranya adalah disparitas pembangunan antarwilayah, masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah pedesaan, serta perlunya inovasi dalam pelayanan birokrasi.

Acara berlangsung secara tertib dan khidmat, dengan suasana penuh semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD dan penyerahan dokumen rekomendasi secara simbolis kepada Bupati Koltim.

Melalui forum ini, DPRD Kolaka Timur kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara independen dan bertanggung jawab, guna memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sejalan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Koltim.