Kendari — Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Abd Azis, SH, MH, dengan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan predikat bergengsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilaksanakan di Aula Kantor BPK Sultra, pada Senin, 26 Mei 2025.

Bupati Abd Azis menerima langsung penghargaan tersebut yang turut disaksikan oleh Ketua DPRD Koltim, Hj Jumhani, SPd, dan Plh Sekretaris Daerah Koltim, La Fala, SE. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah, ketua DPRD kabupaten/kota, serta pejabat instansi vertikal se-Sultra.

Capaian ini menjadi WTP kedua berturut-turut sejak Bupati Abd Azis memimpin Kabupaten Koltim. Sebelumnya, pada laporan keuangan tahun 2023, Koltim juga berhasil meraih opini WTP dari BPK. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa di bawah kepemimpinan Abd Azis, tata kelola keuangan daerah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

“Alhamdulillah, predikat WTP ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh elemen pemerintahan di Kolaka Timur, mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD, camat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ini bukan hasil kerja satu dua orang saja, tapi kolaborasi semua pihak,” ungkap Bupati Abd Azis usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan bahwa prestasi ini akan menjadi pelecut semangat untuk terus melakukan perbaikan dan menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami bertekad mempertahankan predikat ini di tahun-tahun mendatang, bahkan meningkatkannya. WTP bukan tujuan akhir, tetapi sebuah indikator bahwa pembangunan daerah berjalan ke arah yang benar,” tegasnya.

Sejarah Singkat Perjalanan Opini BPK Koltim

Sejak terbentuk pada tahun 2013, Kabupaten Kolaka Timur sempat mengalami dinamika dalam capaian opini BPK. Predikat WTP pertama kali diraih pada tahun 2018, kemudian berturut-turut hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022, Koltim sempat turun ke opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)—sebuah catatan penting menjelang masa transisi kepemimpinan ke tangan Abd Azis.

Tak butuh waktu lama, pada tahun pertamanya menjabat secara penuh sebagai bupati, Abd Azis berhasil mengembalikan kepercayaan publik dan BPK dengan kembali meraih opini WTP pada tahun 2023. Kini, pada tahun 2024, capaian itu kembali dipertahankan, menandakan bahwa sistem pengelolaan keuangan Koltim berada dalam jalur yang konsisten dan profesional.

Pentingnya Predikat WTP dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sebagaimana diketahui, opini WTP adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK kepada lembaga pemerintah pusat maupun daerah atas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jika sebuah daerah memperoleh opini WTP, maka dapat diartikan bahwa tidak ditemukan kesalahan material yang signifikan dan pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Sebaliknya, opini WDP menjadi indikator bahwa masih terdapat kelemahan signifikan dalam pengelolaan atau penyajian laporan keuangan, meskipun tidak mengganggu keseluruhan isi laporan.

Harapan untuk Masa Depan

Bupati Abd Azis mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Kolaka Timur untuk bersama-sama mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi dan penguatan sistem keuangan daerah. Menurutnya, predikat WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan pondasi penting untuk mendorong pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan.

“WTP ini menjadi semangat baru bagi kita semua. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pembangunan pun akan berjalan dengan lebih terarah dan tepat sasaran. Mari kita terus jaga kepercayaan ini dan bersama-sama menjadikan Koltim sebagai daerah yang maju dan akuntabel,” tutupnya.

Dengan capaian ini, Kabupaten Kolaka Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu menyelaraskan komitmen pembangunan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.