Kolaka Timur, 21 Juli 2025 – Guna memperkuat kapasitas pengelolaan data di tingkat desa serta mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kolaka Timur menggelar kegiatan Pembinaan Penginputan Portal Satu Data Desa Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Diskominfosantik Kolaka Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai desa serta instansi terkait.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfosantik Kolaka Timur, Tamrin Tahir, S.H., yang dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Menurutnya, di era digitalisasi seperti saat ini, ketersediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting, terutama untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Tamrin juga menegaskan bahwa Diskominfosantik memiliki peran sentral dalam mendukung terciptanya Satu Data Indonesia di tingkat desa. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan standar data yang konsisten, koordinasi antarinstansi dapat berjalan lebih optimal, serta kualitas layanan publik dapat meningkat secara signifikan. Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum pembinaan ini sebagai ruang belajar sekaligus memperkuat komitmen dalam pengelolaan data yang profesional dan berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di tingkat lokal, program ini diperkuat oleh Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2022, yang mengatur pengelolaan data daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Diskominfosantik terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan data statistik sesuai standar nasional.

Pembinaan ini diikuti oleh perangkat desa dari beberapa wilayah, di antaranya Desa Sumbune, Desa Putemata, dan Desa Lalowosula. Selain itu, hadir pula unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Timur yang turut memberikan arahan teknis dan dukungan dalam menyusun data statistik yang berkualitas. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Statistik, Sukrianto, S.H., bersama Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi, Juhari, S.T., turut memberikan pembekalan terkait teknis penginputan data ke dalam sistem Portal Satu Data Desa.

Selama kegiatan berlangsung, peserta dibekali dengan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya penerapan prinsip interoperabilitas, pemenuhan metadata, serta validasi data agar hasil yang diinput benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dalam sesi diskusi, peserta juga diberikan ruang untuk berbagi kendala dan pengalaman dalam pengelolaan data desa, sekaligus mencari solusi bersama yang aplikatif dan relevan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Diskominfosantik berharap kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat integrasi data desa yang selama ini masih tersebar dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, desa-desa di Kolaka Timur diharapkan mampu membangun sistem informasi desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung terciptanya desa-desa berbasis statistik yang terintegrasi dengan program nasional seperti Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025. Dengan pengelolaan data yang tertib dan sistematis, pemerintah desa akan memiliki landasan kuat untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Diskominfosantik Kolaka Timur menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya desa-desa digital yang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan data secara bijak. Dengan tata kelola data yang kuat di tingkat desa, Kolaka Timur optimis dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun sistem pemerintahan berbasis data yang modern, terbuka, dan berkelanjutan.