TIRAWUTA — Wakil Bupati Kolaka Timur, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., menerima kunjungan resmi dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Kolaka Timur. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Wakil Bupati Koltim, Rabu (6/8/2025), sebagai bagian dari agenda pengawasan nasional terhadap pelaksanaan program strategis daerah.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat tugas resmi BPKP Nomor PE.09.02/S-783/PW20/5/2025 tertanggal 21 Juli 2025, yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi terhadap program ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk periode tahun 2024 dan 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yosep Sahaka menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim BPKP dan menyatakan komitmen penuh Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh tahapan evaluasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata bentuk pengawasan rutin, tetapi juga merupakan kesempatan penting untuk memperbaiki, memperkuat, dan mempercepat kinerja program ketahanan pangan di Koltim.

“Kami sangat mendukung proses evaluasi ini sebagai bentuk nyata dari komitmen transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program pemerintah. Harapannya, dari proses ini kita dapat memperoleh masukan yang konstruktif guna memperkuat ketahanan pangan di Kolaka Timur,” ujar Wakil Bupati.

Evaluasi sektor ketahanan pangan ini merupakan bagian dari Agenda Prioritas Pengawasan Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor PE.09/S-546/D6/01/2025 tanggal 10 Juli 2025. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung selama 40 hari kerja, dimulai sejak 21 Juli hingga 15 September 2025, dan akan dilakukan langsung oleh tim auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sultra.

Dalam paparannya, tim BPKP menyampaikan bahwa fokus evaluasi mencakup efektivitas perencanaan program, realisasi anggaran, tata kelola pelaksanaan di tingkat daerah hingga desa, serta pengukuran dampak program terhadap ketahanan pangan masyarakat. Mereka juga menyoroti pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga konsistensi data, serta perlunya penguatan pengawasan internal sejak tahap perencanaan.

Selain itu, evaluasi ini juga akan mengkaji pemanfaatan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan untuk sektor pertanian dan pangan, termasuk kegiatan prioritas seperti penanaman jagung, pengembangan lahan produktif, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan teknis bagi petani.

Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kolaka Timur telah dan akan terus mendorong peningkatan kualitas belanja publik, khususnya di sektor pertanian dan pangan, melalui perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan yang efisien, serta pelaporan yang akurat. Ia juga meminta seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, hingga aparat desa, untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama proses evaluasi berlangsung.

“Kami ingin proses ini menjadi bagian dari continuous improvement dalam tata kelola pemerintahan. Bukan mencari kesalahan, tapi mencari ruang perbaikan. Kita ingin hadirkan program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.

Melalui kunjungan dan evaluasi ini, diharapkan akan muncul rekomendasi-rekomendasi teknis yang aplikatif, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan desain program ketahanan pangan daerah ke depan, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis hasil (result-based planning).

Tim BPKP juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Koltim dalam memfasilitasi proses evaluasi dan berharap hasil akhir dari kegiatan ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi benar-benar mendorong pembenahan sistemik dan penguatan kinerja lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ke depan, Pemda Koltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam upaya menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani.