Kolaka Timur – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Aula Pemda Koltim pada Selasa (7/5/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Koltim, Andi Muh. Iqbal Tongasa, S.STP., M.Si., yang menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam percepatan penanganan masalah stunting di daerah.

Rakor ini dihadiri oleh Ketua DPRD Koltim Hj. Jumhani, S.Pd., Staf Ahli TP PKK Koltim Hj. Hijrahwati Yosep Sahaka, Ketua Komisi III DPRD Koltim Dr. Irwansyah, S.H., L.L.M., unsur TNI/Polri, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam sambutannya, Sekda Koltim menyebut bahwa percepatan penurunan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan semata, tetapi juga melalui pendekatan multisektor yang melibatkan aspek pendidikan, sanitasi, pangan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi menyangkut masa depan daerah kita. Kita harus bertindak cepat, terintegrasi, dan menyeluruh. Karena masa depan Kolaka Timur ditentukan oleh kualitas anak-anak kita hari ini,” tegas Andi Muh. Iqbal Tongasa.

Ketua DPRD Koltim, Hj. Jumhani, juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mendukung kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang sangat krusial bagi tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Staf Ahli TP PKK Koltim, Hj. Hijrahwati Yosep Sahaka, menyampaikan pentingnya keterlibatan keluarga, khususnya ibu-ibu rumah tangga, dalam menjaga pola makan dan kebersihan lingkungan anak. Ia menekankan bahwa edukasi berkelanjutan kepada masyarakat menjadi kunci dalam mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan produktif.

Rakor ini juga menghadirkan pemaparan data stunting terkini di Kolaka Timur, yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru, masih terdapat sejumlah desa yang menjadi prioritas intervensi, baik secara spesifik (intervensi gizi langsung) maupun sensitif (akses air bersih, sanitasi, dan ekonomi keluarga).

Dalam diskusi kelompok, beberapa rekomendasi strategis muncul, di antaranya perlunya peningkatan pelatihan bagi kader pendamping keluarga, penguatan peran posyandu berbasis digital, serta integrasi data antarinstansi untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran.

Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk memperkuat sinergi dan aksi nyata di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan generasi Koltim yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting.