Kolakainfo.com – Kendari, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Andi Muh. Iqbal Tongasa,S.STP., M.Si. secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk Pentusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023. Pada Senin,(04/03/2024)

Acara yang berlangsung di Kendari selama dua hari, 4 hingga 5 Maret 2024, dihadiri oleh para Penyusun LPPD dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, serta didukung oleh Pemateri dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri.

Iqbal Tongasa, Sekretaris Kabupaten Kolaka Timur, menyampaikan Sambutanya mewakili Bupati Kolaka Timur. Ia menekankan pentingnya meningkatkan nilai LPPD Kolaka Timur yang saat ini mencapai angka 2,9. Dengan kehadiran narasumber dari Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, diharapkan terjadi peningkatan kualitas substansial dalam penyusunan dan pelaporan LPPD.

“Peningkatan kualitas LPPD merupakan tonggak penting menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, kami berharap kehadiran pemateri dari Dirjen OTDA dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan para penyusun LPPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur,” ujar Iqbal Tongasa.

Selain itu, dalam konteks penatausahaan dokumen, Andi Muh Iqbal Tongasa menyoroti urgensi pengarsipan digital.

“Harapan saya, semua dokumen terkait, baik administratif maupun teknis, harus diarsipkan secara digital. Ini bukan hanya untuk memudahkan proses administrasi, tetapi juga untuk mencatat dan menilai kinerja pemerintahan dengan lebih efisien,” tambahnya.

Rakortek 2023 menjadi platform kolaborasi yang signifikan antara penyusun LPPD dan pihak pemerintah pusat. Harapannya, pertukaran ide dan pengalaman di dalam forum ini dapat memberikan dorongan positif bagi penyempurnaan LPPD Kolaka Timur.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengikuti perkembangan teknologi, dan menerapkan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.